KNPI Banten Dalam Kondisi Genting

KNPI Banten Dalam Kondisi Genting | Menyoroti organisasi yang berbasiskan jiwa muda di Banten yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten yang sedang dalam kondisi genting tentunya tidak bisa dalam satu sudut pandang. Pasalnya organisasi ini meruapak naungan bagi beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Pengurus Kecamatan (PK) di wilayah Banten.

Dualisme kepemimpinan KNPI Banten semakin runcing

Dikatakan genting, karena dalam organisasi ini terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat Provinsi. Dilansir dari harian online Transbanten.com bahwa Musyawarah Daerah (MUSDA) yang mengatasnamakan KNPI oleh saudara Tanto W. Arban di wilayah Tangerang Selatan pada Jumat (29/4) malam, kami sebagai pengurus DPD KNPI Provinsi Banten yang sah secara hukum, menyatakan bahwa musda yang dilakukan tidak ada keterkaitannya dengan kami, baik secara personal maupun secara ikatan hukum. Hal ini diungkapkan Ade Gogo dalam siaran persnya.

“Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia telah mengeluarkan Surat Keputusan bernomor AHU-0012488.AH.01.07.Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2016 sebagai surat pengesahan secara hukum kepada DPP KNPI yang di dalamnya menyebut nama Fahd Elfauz A. Rafiq sebagai Ketua Umum, Cupli Risman sebagai Sekretaris Jenderal, dan Yamitema Tirtajaya Laoly sebagai Bendahara Umum. Dalan SK Menteri itu juga menyebut dua orang anggota dewan pengawas, masing-masing Taufan En Rotorasiko sebagai ketua dan Afrasian Islamy sebagai anggota,” ungkap Ade Gogo lebih lanjut.

Lebih lanjut, pria yang kini menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua KNPI Banten menjelaskan bahwa Kepengurusan DPD KNPI Provinsi Banten yang sah secara hukum adalah kepengurusan KNPI dibawah komando Ali Hanafiah karena pembentukannya dilakukan oleh caretaker yang ditunjuk melalui surat resmi Ketua DPP KNPI Fahd El Fouz A. Rafiq.

“Jadi, apabila ada kelompok/organisasi pemuda yang melakukan aktivitas pembentukan caretaker hingga menggelar Musda dengan mengusung nama KNPI tetapi mereka tidak ada kaitannya dengan kami, itu adalah kegiatan yang ilegal karena tidak ada dasar hukum yang mengikat aktivitas mereka untuk membawa-bawa nama KNPI,” sambungnya.

Baca juga: Pasar Menes heboh dikunjungi bakal calon Gubernur

 

Berdasar SK Kemenkum dan HAM yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2016, kami menghimbau kepada Kepala Daerah dan Kepala Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Banten agar mematuhi aturan hukum tata negara dengan mengakui kepengurusan DPD KNPI Provinsi Banten yang mensahkan Ali Hanafiah sebagai Ketua, Deden M. Fatih sebagai Sekretaris, dan Engkos Kosasih sebagai Bendahara.

Diketahui sebelumnya bahwa kepengurusan Ali Hanafiah dan kawan-kawan dilantik dan disahkan kepengurusannya melalui Surat Keputusan DPP KNPI Nomor 34/DPP KNPI/IV/2016 yang diterbitkan tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Fahd El Fouz A. Rafiq dan Sekretaris Jenderal Cupli Risman. Surat Keputusan ini selanjutnya tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga segera terjadi titik temu  diantara kedua kubu yang merasa sah sebagai pemegang kepengurusan KNPI Banten. Bila dualisme ini terus berlanjut mungkin bisa saja terjadi pembekuan KNPI ditingkat bawahnya, dan pada akhirnya pemuda banten lainnya (masyarakat.red) tidak bisa lagi mempercayai organisasi yang di motori oleh generasi muda Banten.

Tweet

Artikel keren lainnya: